Maret 22, 2017

Kenapa ya Saksi Ahli Ini Tak Dilibatkan Dalam Penerbitan Sikap Keagamaan MUI Untuk Ahok?

Kenapa ya Saksi Ahli Ini Tak Dilibatkan Dalam Penerbitan Sikap Keagamaan MUI Untuk Ahok?
Agen Sbobet - Pada sidang lanjutan kasus dugaan penistaan Agama, kuasa hukum Ahok menghadirkan seorang saksi ahli bernama Ahmad Ishomuddin yang merupakan Rais Syuriah PBNU Jakarta, namun dirinya datang atas nama pribadi, bukan mewakili NU. Dan menariknya, orang ini juga adalah wakil ketua Komisi Fatwa MUI. Dengan posisi seperti itu, kita sudah tahu apa tugasnya dan seberapa pentingnya jabatan tersebut.

Masalahnya adalah Ishomuddin mengaku dirinya tidak dilibatkan oleh MUI dalam menerbitkan pendapat dan sikap keagamaan terkait kasus Ahok. Sekadar me-refresh, ucapan Ahok soal Al-Maidah menjadi viral dan heboh dari sebuah akun Facebook Buni Yani yang meng-upload potongan video Ahok di Pulau Pramuka. Tidak lama kemudian MUI mengeluarkan sikap keagamaan terhadap Ahok, di mana pada pokoknya Ahok dinilai menista. Bahkan dari sikap keagamaan tersebut lahirnya GNPF MUI, yang saya rasa pembaca sudah tahu jelas apa saja yang sudah dilakukan kelompok ini, yang orang di dalamnya itu-itu juga, tugasnya juga sama seperti dulu-dulu, yaitu hajar Ahok hingga babak belur.

“Saya dapat informasi, tapi tidak dapat undangan,” kata Ishomuddin. Akibatnya dia tidak bisa menyampaikan pendapatnya terkait kasus ini. Hakim juga sempat mempertanyakan itu dikarenakan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, seharusnya Ishomuddin ikut dilibatkan dalam penerbitan pendapat dan sikap MUI terkait pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu.


Mendengar kesaksian ini, semakin tampak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang benar Ishomuddin tidak dilibatkan dalam menentukan sikap MUI, berarti ada yang janggal. Bagaimana mungkin seorang wakil ketua untuk komisi fatwa MUI sama sekali tidak dilibatkan? Kalau jabatannya hanya level rendahan kelas teri, mungkin masih bisa dimaklumi, tapi ini wakil ketua? Bayangkan dalam sebuah perusahaan, ada rapat lalu orang penting tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk beberapa hal krusial. Masuk akal? Seseorang yang diberi jabatan penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi pastinya diberi wewenang dalam menyuarakan pendapat bahkan ikut mengambil keputusan.

Dalam kasus Ishomuddin, tentunya janggal jika tidak ikut dilibatkan. Kalau begitu, muncul satu pertanyaan, apakah ini hanya masalah miskomunikasi atau memang disengaja karena tahu dia akan berseberangan pendapat dengan yang lain? Kalau memang begitu—mudah-mudahan saya salah—maka jelas sudah semua ini hanya dagelan yang dipaksakan demi kepentingan politik semata.

Ishomuddin juga menyayangkan pendapat dan sikap keagamaan MUI yang tidak mengecek terlebih dahulu ke Kepulauan Seribu dan tak ada tabayyun kepada Ahok. Mengenai tabayyun saya juga pernah membahas ini dulu sekali. Dalam beberapa kasus, misalnya Fahmi—bendahara MUI yang ditangkap KPK karena diduga korupsi, MUI menyatakan akan tabayyun dan klarifikasi dulu pada yang bersangkutan. Alasannya pun sangat diragukan, yaitu Fahmi tidak aktif lagi karena sibuk dengan kegiatannya di luar MUI. Ini tidak masuk akal karena posisinya yang sebagai bendahara.

MUI yang mengedepankan asas praduga tak bersalah pada Fahmi, ternyata tidak terjadi pada Ahok. Tidak ada proses tabayyun, tidak ada asas praduga tak bersalah, tidak ada klarifikasi pada Ahok, dan tahu-tahu diterbitkan sikap keagaman MUI terhadap kasus Ahok. Dan sekarang tambah satu lagi, tanpa melibatkan Ishomuddin yang sebagai wakil ketua komisi Fatwa MUI. Benang merahnya semakin jelas bukan? Apakah karena Ahok bukan muslim, dan sedang mencalonkan diri jadi Gubernur lantas tak ada proses tabayyun seperti itu? Rasanya tidak adil, bila kita ingin bicara keadilan yang seadil-adilnya. Dengan sikap seperti itu, jelas Ahok mendapatkan diskriminasi yang berat sebelah.

Ishomuddin juga menganggap sikap dan pendapat keagamaan MUI sebagai pemicu terjadinya banyak unjuk rasa dan terbentuknya GNPF MUI. Menurut saya, memang masuk juga, karena begitu keluar dari sikap keagamaan MUI terkait kasus Ahok, tidak lama kemudian, terjadi aksi bela Islam sekaligus aksi demo ahok berjilid-jilid dan berseri-seri layaknya serial film. Bahkan satu di antaranya berakhir ricuh dan rusuh, Jokowi pun diseret-seret dan dibawa-bawa dalam kasus ini. Beberapa aksi di antaranya terkesan berlebihan dan ngotot kalau tidak mau dibilang lebay. Bagaimana tidak, kasus sedang diselidiki dan Ahok sudah dijadikan tersangka waktu itu, ternyata masih belum cukup juga rupanya. Maunya Ahok ditahan sekalian. Dan untuk tujuan itu, harus dilakukan pengerahan massa hingga jumlahnya 7 jutaan? Kalau bukan berlebihan, lantas apa lagi?

Perlu saya klarifikasi ulang, angka 7 juta itu bukan saya yang buat, tapi konon, katanya, dengar kabar dari kaum sebelah yang menghitung dengan metode entah apa. Kita iyakan saja angka itu biar mereka senang, padahal sebenarnya sedang membohongi diri sendiri.

Sumber : https://seword.com/politik/mengapa-saksi-ahli-ini-tak-dilibatkan-dalam-penerbitan-sikap-keagamaan-mui-untuk-ahok/

Bagaimana menurut Anda?


Salam Admin Anekaberita855
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Arsip Blog

Klasemen